Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik (KTP-EL) Oleh Joki Seleksi Perguruan Tinggi (Putusan No.1082/PID.SUS/2025/PN.MDN) = Juridical Review of Participation in the Criminal Act of Electronic Document (KTP-EL) Manipulation by University Entrance Selection Imposters (Decision NO.1082/PID.SUS/2025/PN.MDN)

Muhammad Pangeran Syahdani (B011221104), “Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik (KTP-EL) Oleh Joki Seleksi Perguruan Tinggi (Putusan NO.1082/PID.SUS/2025/PN.MDN)”. Dibimbing Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Utama. Latar Belakang: Transformasi digital dalam administrasi negara memunculkan modus kejahatan baru berupa manipulasi dokumen elektronik, khususnya Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dalam praktik perjokian seleksi perguruan tinggi. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga mencederai prinsip meritokrasi dan integritas sistem pendidikan nasional. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana turut serta dalam manipulasi dokumen elektronik, serta menganalisis penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2025/PN.Mdn. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), serta dianalisis secara preskriptif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana manipulasi dokumen elektronik dalam Pasal 35 UU ITE merupakan delik formil yang dianggap sempurna saat perbuatan dilakukan tanpa mensyaratkan kerugian nyata, di mana pertanggungjawaban penyertaannya didasarkan pada Pasal 55 KUHP melalui kesepahaman kehendak (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2025/PN.Mdn secara substansi hukum telah tepat menggunakan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE dan Pasal 55 KUHP. Namun, dari sisi struktur hukum, penjatuhan sanksi oleh Majelis Hakim dinilai belum optimal dalam memberikan efek jera. Kesimpulan: Penerapan hukum pidana terhadap para pelaku telah memenuhi unsur formalitas undang-undang, namun pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi perlu lebih memperhatikan dampak sosiologis terhadap budaya hukum dan integritas pendidikan, sehingga tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan edukatif dapat tercapai secara maksimal.