ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KERUGIAN SOSIAL-EKONOMI AKIBAT AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PULAU KODINGARENG = An Analysis of Government Administrative Accountability for Environmental Damage and Socio-Economic Losses Resulting from Sea Sand Mining Activities on Kodingareng Island

Latar belakang: aktivitas penambangan pasir laut di perairan Spermonde yang berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menimbulkan kerusakan lingkungan serta kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat nelayan Pulau Kodingareng. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mengenai pertanggungjawaban administrasi pemerintahan terhadap dampak kebijakan pesisir yang diterapkan. Tujuan: penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban administrasi pemerintahan terhadap kerusakan lingkungan dan kerugian sosial-ekonomi masyarakat akibat aktivitas penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng berdasarkan teori Governmental Liability menurut Winahyu Erwiningsih. Metode: penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang bersumber dari data primer melalui wawancara dan observasi lapangan serta data sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis regulasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa (1) pemerintah daerah belum menjalankan mekanisme pertanggungjawaban melalui pemberian kompensasi atau ganti rugi resmi kepada masyarakat terdampak, sebab pemberian sejumlah uang lebih banyak dilakukan oleh pihak perusahaan melalui pendekatan non-formal; dan (2) pencabutan Perda RZWP3K tidak sepenuhnya dapat dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah karena dilakukan sebagai konsekuensi yuridis dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kesimpulan: pertanggungjawaban administrasi pemerintahan dalam kasus penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance dan perlindungan hak masyarakat pesisir sebagaimana konsep Governmental Liability menurut Winahyu Erwiningsih.