Politik Hukum Lingkungan Terhadap Degradasi Lingkungan sebagai Dampak Pertambangan = Environmetal Legal Politics on Environmental Degradation as an Impact of Mining

SUSI (B012222039) Politik Hukum Lingkungan terhadap Degradasi Lingkungan sebagai Dampak Pertambangan. Dibimbing oleh Maskun dan Yunus Wahid. Latar Belakang: Penelitian ini menganalisis arah politik hukum dan keadilan lingkungan atas dampak degradasi dari pertambangan dan peran pemerintah dalam pengelolaan pertambangan Kabupaten Maros. Tujuan: Untuk menjabarkan politik hukum dan keadilan lingkungan serta mengevaluasi peran Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan di Kabupaten Maros. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan lapangan. Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan, wawancara, dan observasi kemudian dianilisis secara kualitatif dan dipaparkan secara preskriptif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan (1) arah politik hukum lingkungan pertambangan di Kabupaten Maros bertujuan melindungi SDA dan mewujudkan keberlanjutan sesuai peraturan, namun implementasinya masih menguntungkan pihak tertentu, dan belum sepenuhnya memenuhi keadilan lingkungan. Arah ini perlu bergeser menuju paradigma ekosentris–ekokratis dengan mengintegrasikan Free, Prior and Informed Consent dan Initiative for Responsible Mining Assurance, agar pengelolaan tambang berlangsung transparan, partisipatif, bertanggung jawab, dan berkeadilan lingkungan. (2) Prinsip good environmental governance oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan telah diterapkan sesuai amanat peraturan, namun efektivitasnya belum optimal dengan masih tingginya jumlah tambang ilegal. Kesimpulan: Keadilan lingkungan wilayah pertambangan Kabupaten Maros belum sepenuhnya adil, arah politik hukum pengelolaannya mengarah pada perlindungan SDA untuk keberlanjutan tapi dihambat dengan ketimpangan kepentingan pihak. Meskipun demikian DESDM dan DLHK Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan good environmental governance sesuai regulasi namun maraknya pelanggaran menandakan upaya yang belum optimal.