Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Khusus Profesi Guru = Legal Protection for Government Employees with Work Agreements, especially the Teaching Profession

Muhammad Tri Purna Pangeran, M. (B012221056). Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Khusus Profesi Guru. Dibimbing oleh Abdul Razak. Latar Belakang Guru yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan. Namun, status kontraktual mereka seringkali menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, jaminan hak, serta perlindungan terhadap risiko ketidakpastian kerja. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai kedudukan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi guru PPPK, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2023, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji kedudukan hukum guru PPPK dan efektivitas perlindungan hukumnya. Hasil Penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun guru PPPK secara formal merupakan bagian dari ASN dan memiliki hak serta kewajiban yang serupa dengan PNS, mereka masih menghadapi keterbatasan dalam aspek jaminan pensiun, ketidakpastian perpanjangan kontrak, serta perlakuan yang belum sepenuhnya setara. Perlindungan hukum terhadap guru PPPK sudah tersedia dalam bentuk preventif dan represif, namun implementasinya masih belum optimal di lapangan. Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya regulasi khusus dan implementasi kebijakan yang lebih berpihak guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan hak bagi guru PPPK dalam sistem ASN. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Guru, PPPK, ASN, Undang-Undang No. 20 Tahun 2023