Analisis Yuridis Penjatuhan Tindakan Pengembalian Anak Kepada Orang Tua Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan pengembalian anak kepada orang tua serta dan kesesuaian Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur kelalaian yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menyusun penelitian melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dalam memecahkan isu hukum penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku teks terkait hukum pidana lalu lintas dan hukum pidana anak serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Permasalahan yang diteliti dianalisis secara preskriptif dan sistematis terkait penyelesaian masalah sehingga memberikan argumentasi untuk menjawab peristiwa hukum yang terjadi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar lebih menekankan pada aspek perlindungan anak sehingga menjatuhkan sanksi tindakan berupa pengembalian anak kepada orang tua, meskipun secara yuridis unsur tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ terpenuhi secara kumulatif; (2) Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar secara normatif koheren dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ karena majelis hakim telah tepat mengkualifikasikan perbuatan anak sebagai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian dengan terpenuhinya seluruh unsur delik, yang penerapannya diselaraskan dengan ketentuan UU SPPA melalui penjatuhan tindakan pengembalian anak kepada orang tua tanpa menimbulkan pertentangan norma.