PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK MEDIS ATAS BEDAH PLASTIK ESTETIK BERUPA RHYNOPLASTY (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Dps) = CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF MEDICAL MALPRACTICE FOR AESTHETIC PLASTIC SURGERY IN THE FORM OF RHYNOPLASTY (Study of Decision Number 65/Pid.Sus/2024/PN.Dps)

HAFISA NAILA HAKIMAH RUSLI (B011221374). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK MEDIS ATAS BEDAH PLASTIK ESTETIK BERUPA RHYNOPLASTY (STUDI PUTUSAN NOMOR 65/PID.SUS/2024/PN.DPS). Dibimbing oleh Amir Ilyas sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Praktik kedokteran, khususnya bedah plastik estetik, menuntut standar kompetensi tinggi serta legalitas yang sah demi menjamin keselamatan pasien dari berbagai risiko medis fatal. Kendati demikian, realitas hukum memperlihatkan maraknya tindakan rhinoplasty yang dilakukan oleh oknum tanpa izin praktik sah sehingga mengakibatkan kerugian fisik maupun psikologis serius bagi korban. Tujuan: Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terkait malpraktik medis pada bedah estetik ilegal serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Dps. Metode: Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang bersumber pada bahan hukum primer berupa regulasi serta putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif preskriptif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan pengaturan tindak pidana malpraktik medis rhinoplasty ilegal telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP, di mana pelaku tanpa izin dapat dipidana karena kelalaian maupun kesengajaan yang membahayakan nyawa. Analisis terhadap Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Dps memperlihatkan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim masih cenderung formalistis dan ringan, lantaran belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi korban ataupun efek jera yang optimal. Kesimpulan: Disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana kesehatan semestinya menerapkan paradigma integratif yang tak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berorientasi pada pemulihan hak korban serta perlindungan masyarakat secara menyeluruh.