ANALISIS DAYA PAKSA (OVERMACHT) SEBAGAI ALASAN PEMAAF DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH IBU (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr) = ANALYSIS OF FORCE MAJEURE (OVERMACHT) AS AN EXCUSE IN THE CRIMINAL OFFENSE OF CHILD NEGLECT BY A MOTHER (Study of Decision Number 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr)

Latar belakang: Penelantaran anak merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai bentuk kelalaian orang tua dalam menjamin pemenuhan hak anak. Adapun dalam praktiknya, Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr, seorang ibu terbukti melakukan penelantaran terhadap anak tetapi dilepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan adanya daya paksa (overmacht). Isu hukum terletak pada kekaburan batas normatif mengenai kondisi daya paksa (overmacht) sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Tujuan: Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan dalam keadaan daya paksa (overmacht), serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan daya paksa (overmacht) sebagai alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Kualifikasi tindak pidana penelantaran anak telah memenuhi unsur Pasal 76B jo 77B Undang-Undang perlindungan Anak, dan dikualifikasikan sebagai delik formil. (2) Dalam putusan, penerapan daya paksa relatif (vis compulsiva) sebagai alasan pemaaf belum memenuhi parameter doktrinal secara utuh, khususnya prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas, serta tidak didukung oleh pembuktian objektif melalui keterangan ahli psikolog forensik mengenai ada tidaknya pelumpuhan kehendak bebas terdakwa. Kesimpulan: Perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana penelantaran anak, adapun penerapan daya paksa relatif sebagai alasan pemaaf belum sepenuhnya sesuai dengan doktrin hukum pidana. Pertimbangan hakim mendasarkan pada kondisi psikis terdakwa dilakukan tanpa validasi dari ahli psikolog forensik, sehingga penilaian mengenai pelumpuhan kehendak bebas terdakwa tidak diuji secara objektif. Sebagai pertimbangan, pendekatan pemidanaan yang proporsional yaitu penerapan pidana bersyarat, disertai dengan perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap suami terdakwa.