TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK TANPA HAK. (STUDI PUTUSAN NOMOR: 327/PID.B /2025/PN.MKS) = JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL OFFENSE OF UNLAWFUL POSSESSION OF EXPLOSIVE MATERIALS (A Study of Court Decision Number: 327/Pid.B/2025/PN.Mks)

ABSTRAK Muhammad Alif Adimulia Putra (B011221194).TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 327/Pid.B/2025/PN.Mks). Dibimbing oleh M. Aris Munandar, S.H., M.H. sebagai pembimbing. Latar Belakang: Kejahatan kepemilikan bahan peledak tanpa hak di Indonesia semakin meningkat dan mengancam keamanan masyarakat. Bahan peledak diatur secara ketat oleh negara sehingga kepemilikan ilegal tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga berpotensi digunakan untuk terorisme, sabotase, dan tindak kekerasan lainnya. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yuridis mengenai pengaturan dan penerapan hukum terkait tindak pidana ini.Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak dalam perspektif hukum pidana serta bagaimana penerapannya dalam Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Mks.Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai bahan peledak, termasuk Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat penerapan aturan tersebut secara konkret melalui analisis putusan pengadilan.Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak memenuhi unsur-unsur delik Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yaitu adanya kepemilikan, penguasaan, atau pengangkutan bahan peledak tanpa izin yang sah. Pertanggungjawaban pidana dalam putusan didasarkan pada peran pelaku, alat bukti, unsur kesengajaan (mens rea), serta tingkat potensi bahaya. Hakim menggunakan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebelum menjatuhkan putusan, termasuk mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul terhadap ketertiban umum.Kesimpulan: Kualifikasi tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak erat kaitannya dengan penguasaan objek berbahaya tanpa izin yang berpotensi mengancam keselamatan publik. Maraknya kejahatan ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, akses ilegal terhadap bahan peledak, kondisi sosial ekonomi, serta penyalahgunaan teknologi. Minimnya sosialisasi peraturan juga menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari kepemilikan bahan peledak tanpa hak, sehingga diperlukan peningkatan edukasi hukum dan pengawasan terpadu oleh aparat.