ANALISIS PENGATURAN PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA = ANALYSIS OF THE DEATH PENALTY REGULATIONS FOR DRUG CRIMES IN INDONESIA

ABSTRAK Yusril J (B012232070). Analisis Pengaturan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. Dibimbing oleh Haeranah. Latar Belakang: Relevansi pengaturan pidana mati pada tindak pidana narkotika menuai perdebatan karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, tren hukum pidana modern yang mengedepankan rehabilitasi, serta efektivitasnya yang belum terbukti secara empiris. Tujuan: Menganalisis pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia, meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana modern dan hak asasi manusia, serta menilai efektivitas penerapannya dalam penanggulangan kejahatan narkotika. Metode: Penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder bersumber dari literature hukum, artikel, dan jurnal hukum melalui analisis kualitatif deskriptif. Hasil: 1) Pengaturan pidana mati pada tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Narkotika yang menetapkan hukuman mati sebagai sanksi maksimal bagi pelaku kejahatan narkotika. (2) Relevansi pidana mati pada tindak pidana narkotika dianggap tidak lagi relevan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan perkembangan hukum pidana modern. Hukuman mati bersifat final dan tidak memberikan ruang bagi rehabilitasi atau koreksi atas kemungkinan kekeliruan dalam proses peradilan serta tidak terdapat bukti empiris yang meyakinkan bahwa pidana mati memberikan efek jera lebih besar dibandingkan hukuman penjara jangka panjang. Kesimpulan: Pendekatan yang lebih manusiawi, proporsional, dan berbasis pada pemulihan sosial serta keadilan restoratif lebih sesuai diterapkan dalam penanggulangan kejahatan narkotika, menggantikan kebijakan pidana mati yang keras namun tidak efektif Kata Kunci: Narkotika, Pidana Mati, Relevansi.