THE AMBIGUITY-CONFLICT MODEL: EVALUASI KEBIJAKAN RZWP3K DAN ANALISIS TINDAK PIDANA PT ROYAL BOSKALIS TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR LAUT = ). The Ambiguity-Conflict Model: Evaluating the RZWP3K Policy and Analyzing The Criminal Liability Of Pt Royal Boskalis For Environmental Damage Resulting from Sea Sand Mining

Latar Belakang: Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Sulawesi Selatan menimbulkan konflik serius, khususnya di Pulau Kodingareng, akibat tumpang tindih antara wilayah penangkapan ikan tradisional dengan aktivitas pertambangan pasir laut oleh PT Royal Boskalis. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan laut, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat pesisir. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan RZWP3K serta menganalisis tindak pidana PT Royal Boskalis terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir laut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Pulau Kodingareng serta studi kepustakaan terhadap regulasi, dokumen kebijakan, dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan Ambiguity–Conflict Model untuk menilai tingkat ambiguitas kebijakan dan konflik yang terjadi. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan RZWP3K memiliki kelemahan dalam aspek penetapan zonasi, implementasi kebijakan, dan koordinasi antar-aktor, sehingga menimbulkan tingkat ambiguitas yang tinggi serta konflik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat pesisir. Aktivitas pertambangan pasir laut juga berdampak pada kerusakan lingkungan laut dan penurunan hasil tangkapan nelayan. Kesimpulan: Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan rekonstruksi kebijakan RZWP3K yang lebih responsif, transparan, dan partisipatif, serta penegakan hukum pidana lingkungan yang tegas guna melindungi ekosistem laut dan hak masyarakat pesisir.