TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 990/PID.B/2024/PN.JKT.BRT) = A Juridical Review of the Crime of Money Laundering Derived from the Crime of Embezzlement in office (A Study of Decision Number 990/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt)

ANDI AHMAD FAIZ KAMAL (B011221058). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan(Studi Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt Dibimbing oleh M. Syukri Akub sebagai Pembimbing Latar Belakang: Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan yang bergantung pada adanya tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan secara melawan hukum, salah satunya penggelapan dalam jabatan. Dalam praktik peradilan, hubungan antara penggelapan sebagai *predicate crime* dan pencucian uang masih menimbulkan persoalan, khususnya dalam penilaian peran pelaku dan pemidanaan. Tujuan: Menganalisis kualifikasi penggelapan dalam jabatan sebagai tindak pidana asal pencucian uang serta mengevaluasi penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 990/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. Metode: Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara preskriptif melalui penalaran hukum.Hasil: (1) Penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 374 KUHP memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana asal pencucian uang karena menghasilkan harta kekayaan secara melawan hukum; (2) penerapan hukum dalam putusan a quo telah tepat dalam pembuktian unsur delik, namun konstruksi dakwaan alternatif-kumulatif belum mencerminkan hubungan berjenjang antarperbuatan dan pemidanaan belum sepenuhnya memenuhi asas proporsionalitas. Kesimpulan: Penggelapan dalam jabatan dapat dikualifikasikan sebagai predicate crime pencucian uang apabila diikuti perbuatan menyamarkan hasil kejahatan. Penerapan hukum pidana masih perlu penguatan, terutama dalam konstruksi dakwaan dan penjatuhan pidana agar mencerminkan kompleksitas perbuatan serta asas proporsionalitas.