Disharmonisasi Hukum Dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (Domisili) Terhadap Pemenuhan Hak Calon Peserta Didik Dalam Sistem Pendidikan Nasional = Legal Disharmony in the New Student Admission System (Residence) Regarding the Fulfillment of Prospective Students' Rights in the National Education System

DESI PUTRI MANDIRI (B012241105) Disharmonisasi Hukum Dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (Domisili) Terhadap Pemenuhan Hak Calon Peserta Didik Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dibimbing oleh Hasbir Paserangi. Latar Belakang: Terdapat ketidakharmonisan antara Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, yang membatasi pemilihan sekolah melalui sistem domisili, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 12 ayat (1)b, yang secara tegas menjamin hak setiap peserta didik untuk memilih satuan pendidikan. serta tantangan implementasi di lapangan yang justru berpotensi menciptakan ketidakadilan dan mengabaikan prinsip kesetaraan akses pendidikan.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya disharmonisasi hukum antara kebijakan nasional dan daerah serta implementasi kebijakan sistem penerimaaan murid baru berbasis domisili dalam menjamin hak calon peserta didik dari perspektif keadilan dan akses pendidikan. Metode: Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris, dengan lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jenis dan data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen. Aanalisis data dilakukan secara kualitatif untuk menjawab masalah penelitian. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat disharmonisasi substantif berupa pembatasan hak memilih sekolah yang dijamin dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; (2) Implementasi kebijakan menuai tantangan kompleks seperti ketimpangan daya tampung sekolah dan ketidakmerataan fasilitas pada setiap sekolah, sehingga berpotensi mengikis prinsip keadilan substantif dan menciptakan ketimpangan akses baru. Kesimpulan: Kebijakan sistem penerimaan murid baru berbasis domisili menuai banyak masalah seperti praktik pemalsuan dokumen dan ketidakmerataan dalam penerimaan fasilitas dan akses pendidikan yang justru mengikis prinsip keadilan substantif dan kesetaraan akses pendidikan yang ingin diwujudkan.