PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN = Law Enforcement As A Means Of Resolving Labor Disputes

ABSTRAK Elric Richard Takasanakeng (B013212013) , Penegakan Hukum Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan, Dibimbing oleh Syamsul Bachri, Syamsuddin Muchtar dan Sakka Pati sebagai Pembimbing. Latar Belakang : Penegakan hukum ketenagakerjaan merupakan sarana penting dalam penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha guna menjamin kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak normatif pekerja, mengingat masih sering terjadinya pelanggaran norma kerja yang dipicu oleh ketimpangan posisi tawar serta lemahnya kepatuhan dan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan : Untuk menganalisis, menjelaskan dan memahami tentang hakikat penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di Indonesia, peran pengusaha dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan menemukan model pengaturan yang ideal tentang penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di Indonesia. Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang melihat hukum dalam penerapannya di lingkungan masyarakat. Lokasi penelitian adalah Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Manado dan Kota Bitung. Jenis dan sumber data : Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuisoner, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan untuk menjawab isu penelitian. Hasil : 1. Hakikat penegakan hukum ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja namun pada penerapannya penegakan hukum ketenagakerjaan belum mampu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum disebabkan karena lemahnya struktur, substansi, serta budaya hukum yang ada. 2.Peran pengusaha sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum ketenagakerjaan karena efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan pengusaha dalam memenuhi kewajiban dan menghormati hak-hak pekerja. 3. Model ideal penyelesaian sengketa ketenagakerjaan harus bersifat integratif dengan memadukan instrumen perdata, administratif, dan pidana melalui penguatan kelembagaan serta sanksi yang efektif guna menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dan memberikan keadilan substantif bagi pekerja. Kesimpulan : Penegakan hukum ketenagakerjaan belum menjadi sarana yang efektif dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan Kebaruan : Pengembangan konsep penegakan hukum penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang menempatkan putusan PHI tidak hanya sebagai keputusan normatif, tetapi sebagai instrumen yang memiliki daya paksa dan sanksi efektif, melalui mereformulasi pengaturan sanksi dalam UU PPHI dengan pembelajaran dari mekanisme eksekusi dan sanksi di RRT serta penguatan pendekatan pidana yang efektif sebagaimana praktik penegakan hukum di Jepang.