Human Security: Analisis Fraud Diamond Dalam Mengungkap Motif Traffickers Makassar Terhadap Pekerja Migran Perspektif Pemerintah Daerah = Human Security: Diamond Fraud Analysis In Revealing Motives Of Makassar Traffickers Towards Migrant Workers From The Local Government Perspective

Latar Belakang:Terbatasnya lapangan kerja di Indonesia mendorong peningkatan migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Namun, fenomena ini disertai meningkatnya risiko perdagangan orang, sehingga mengakibatkan perlindungan keamanan bagi pekerja migran tidak terpenuhi. Tujuan: Riset ini bertujuan untuk menganalisis motif traffickers di Kota Makassar dalam melakukan penipuan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui pendekatan Fraud Diamond Theory, menganalisis kewenangan pemerintah dalam menjamin human security protection bagi pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang, serta menguraikan model implementasi kebijakan perlindungan PMI berbasis human security terhadap motif traffickers Kota Makassar dengan modus penipuan. Riset ini berlokasi di Kota Makassar, Metode: metode riset kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis data wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) dibantu dengan software Atlas.TI 23. Sementara analisis data FGD menggunakan teknik content analysis. Hasil: Hasil riset menunjukkan bahwa: (1) motif traffickers dipengaruhi oleh empat faktor utama dalam Fraud Diamond Theory, yaitu lemahnya sistem pengawasan, anggapan bahwa tindakan tersebut biasa dilakukan, tekanan kebutuhan finansial, dan kemampuan dalam menggunakan aplikasi pendukung serta memalsukan dokumen; (2) Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar PMI tidak memilih jalur non prosedural yaitu melakukan sosialisasi, Penguatan Pos Lintas Batas Negara, membangun Layanan Terpadu Satu Atap. Namun upaya-upaya tersebut belum berjalan secara optimal; Kesimpulan: (3) Riset ini merekomendasikan model implementasi kebijakan ”Sistem desentralisasi Perindungan dan Layanan Migran yang Efektif dan Terpadu (SIMPATIK)” untuk memberikan perlindungan berbasis human security bagi PMI sebagai langkah preventif agar tidak terjerat dari sindikat perdagangan orang.