ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Tpg) = LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF COLLECTIVE TRANSPORTATION OF IMPORTED GOODS (Study of Decision Number 231/Pid.B/2023/PN.Tpg)

Latar Belakang: Tindak Pidana Pengangkutan Barang Impor yang dilakukan secara bersama-sama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua Undang-Undang ini mengatur ketentuan perbuatan pidana yang dalam penelitian. Tujuan: Menganalisis kualifikasi terhadap Pengangkutan Barang Impor yang dilakukan secara bersama-sama, serta menganalisis penerapan hukum pidana terhadap Pengangkutan Barang Impor yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 231/Pid.B/2023/PN.Tpg. Metode: Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil Penelitian: (1) Tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama yaitu, Delik khusus atau Lex Specialis, karena Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, merupakan aturan yang dirumuskan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/Tpg, yang mengadili kasus tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama pertimbangan hakim tersebut berpotensi keliru atau kurang komprehensif sehingga kurang mencerminkannya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan.Potensi kerugian negara akibat kegiatan penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut yaitu dari sisi material/keuangan negara Secara fiskal. Kesimpulan: Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penjatuhan pidana kepada terdakwa dinilai kurang memberikan efek jera dan tidak efektif.