Analisis Pelaksanaan Pemanggilan dan Pemberitahuan Para Pihak dalam Perkara Perdata Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Negeri Makassar = Analysis of the Implementation of Summons and Notification of Parties in Civil Cases Through Registered Mail at the Makassar District Court.

MAYA LORENSIA PAMARU (B011221016). Analisis Pelaksanaan Pemanggilan dan Pemberitahuan Para Pihak dalam Perkara Perdata Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Negeri Makassar. Dibimbing oleh Ahmad Fachri Faqi selaku Pembimbing. Latar Belakang: Modernisasi hukum acara perdata melalui SEMA No. 1 Tahun 2023 menghadirkan sistem pemanggilan surat tercatat, namun praktiknya di lapangan masih menghadapi kendala yuridis dan teknis yang memengaruhi validitas pemanggilan. Hal ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional para pihak dalam proses peradilan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas serta kesesuaian pelaksanaan pemanggilan para pihak melalui surat tercatat di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023. Metode: Jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner, berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar, menggunakan sumber data primer dan bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi pemanggilan melalui surat tercatat masih menghadapi celah normatif terkait validitas penerimaan oleh pihak ketiga yang berpotensi mencederai hak konstitusional para pihak; (2) secara operasional ditemukan kendala teknis berupa ketidaksesuaian prosedur oleh petugas jasa pengiriman serta adanya disparitas sikap hakim terhadap bukti panggilan (relaas) yang cacat prosedur. Kesimpulan: Pelaksanaan pemanggilan surat tercatat belum sepenuhnya efektif karena hambatan regulasi dan teknis operasional kurir di lapangan. Diperlukan penguatan koordinasi antara pengadilan dengan penyedia jasa kurir serta penyamaan persepsi hakim untuk menjamin kepastian hukum. Kata Kunci: Pemanggilan, Surat Tercatat, Administrasi Perkara, Hukum Acara Perdata;