PENGELOLAAN BERSAMA KANDE TONGKONAN DALAM HUKUM ADAT TORAJA UTARA = JOINT MANAGEMENT OF KANDE TONGKONAN IN NORTH TORAJA CUSTOMARY LAW

ABSTRAK KEZIA SIKKU (B011211178). Pengelolaan Bersama Kande Tongkonan Dalam Hukum Adat Toraja Utara. Dibimbing oleh Sri Susyanti Nur sebagai Pembimbing. Latar belakang: Masalah pengelolaan Kande Tongkonan seringkali tidak memenuhi rasa keadilan dimana sebagian anggota merasa tidak mendapatkan bagian yang adil. Hal ini dianggap bagian dari pergeseran prinsip yang selama ini dianut dari komunal ke individualistik sebagai dampak dari pengaruh hukum nasional dan faktor ekonomi. Hukum adat yang mengatur kepemilikan bersama dipengaruhi dengan hukum nasional terkait kepemilikan individu. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembagian hak dalam mengelola Kande Tongkonan di Kabupaten Toraja Utara serta penyelesaian sengketa dalam pengelolaan Kande Tongkonan yang tidak sesuai dengan kesepakatan keluarga. Metode: penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empris dengan pendekatan pada praktik hukum dalam masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian hak dalam pengelolaan Kande Tongkonan di Kabupaten Toraja Utara dilakukan berdasarkan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan kepemilikan komunal dalam hukum adat Tongkonan. Hak pengelolaan ditentukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan anggota Tongkonan serta tokoh adat, dengan menetapkan penunjukan pengelola, batas kewenangan, serta mekanisme pemanfaatan dan pembagian hasil. Pengelolaan Kande Tongkonan tidak bersifat kepemilikan individual, melainkan hak kelola yang harus dijalankan untuk kepentingan bersama keluarga. Apabila terjadi sengketa akibat pelanggaran kesepakatan, penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme musyawarah adat yang dimediasi oleh tokoh adat dan disertai sanksi adat yang bersifat restoratif untuk memulihkan keharmonisan keluarga. Kesimpulan: Pembagian hak dalam pengelolaan Kande Tongkonan merupakan bentuk pengaturan harta bersama yang berlandaskan hukum adat dan prinsip kolektivitas keluarga Tongkonan. Keputusan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Kande Tongkonan ditentukan melalui musyawarah keluarga yang memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan adat. Penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran kesepakatan keluarga pada umumnya diselesaikan melalui mekanisme hukum adat yang menekankan musyawarah, mediasi tokoh adat, dan sanksi adat sebagai sarana pemulihan hubungan sosial serta menjaga keharmonisan masyarakat adat Toraja.