Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dan Kerugian Harta/Benda (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/Pn.Slr) = Juridical Review of the Crime of Shipping Without a Sailing Approval Letter Resulting in Accidents and Loss of Property/Objects (Study of Decision Number 13/Pid.B/2024/Pn.Slr)

YUSRI JULI ASHARI (B011211176), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dan Kerugian Harta/Benda (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/Pn.Slr), dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan Latar belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Tindak Pidana Pelayaran yang dilakukan oleh Nahkoda yang melakukan pelayaran tanpa Surat Persetujuan Pelayaran (SPB) masih marak terjadi di wilayah perairan Indonesia. Seperti kasus yang penulis kaji dalam penelitian ini yaitu perkara yang terdapat pada Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Slr. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda serta penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.B/2024/Pn Slr. Metode: Penelitian ini merupakan tipe penelitan normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Putusan Nomor: 13/Pid.B/2024/PN SLR dengan menganalisis bahan hukum tersebut menggunakan analisis preskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Kualifiikasi mengenai tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda diatur pada Pasal 323 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. (2) Ancaman pidana pada Pasal 323 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kesimpulan: Regulasi bagi setiap kapal untuk melengkapi surat-surat berlayar termuat dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang ketentuan pidannya terdapat pada Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Sanksi pidana yang kepada Terdakwa lebih berat daripada apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Meskipun Hakim telah memberikan putusan kepada Terdakwa lebih berat daripada apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum, menurut Penulis Putusan tersebut dinilai kurang tepat karena terdapat beberapa fakta di persidangan yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam hal yang memberatkan atau meringankan.