ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) = Analysis of Imposition of Criminal Charge on Juvenile that Commited Sexual Offenses Against Minor (Case Study of Verdict No.16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

Latar belakang: Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan dengan maraknya anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana kesusilaan. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam sistem peradilan antara menegakkan hukum secara tegas atau mempertimbangkan posisi vital anak sebagai masa depan bangsa yang memiliki kerentanan psikologis. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi penjatuhan sanksi terhadap anak dalam kasus ini didasarkan pada Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 jo. Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang dikualifikasikan sebagai delik formil, dengan unsur tipu muslihat atau bujuk rayu sebagai pengganti paksaan. Pendekatan pemidanaan yang relevan adalah teori gabungan yang dimodifikasi, yang menitikberatkan pada rehabilitasi sesuai prinsip restorative justice dalam UU SPPA. Dalam Putusan No. 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, hakim telah memenuhi aspek yuridis, namun lemah dalam pertimbangan non-yuridis (filosofis, sosiologis, psikologis). Kesimpulan: Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, pertimbangan hakim dinilai masih lemah pada aspek non-yuridis. Secara filosofis, nilai keadilan restoratif belum sepenuhnya terimplementasi; secara sosiologis, mekanisme reintegrasi sosial pasca pembinaan belum jelas; dan secara psikologis, hakim tidak menggali hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) secara mendalam, sehingga putusan tersebut cenderung bersifat formalitas dan belum menyentuh substansi pemulihan anak secara menyeluruh.