TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERMAINAN JUDI ONLINE JENIS PRAGMATIC (Studi Putusan Nomor 338/PID.B/2025/PN.SBY) = Juridical Review Of The Criminal Act Of Pragmatic Online Gambling (Case Study Of Decision Number 338/Pid.B/2025/PN.Sby.)

FIKRI FADHLURROHMAN (B011211136), dengan judul ”Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Permainan Judi Online Jenis Pragmatic (Studi Putusan Nomor 338/Pid.B/2025/PN.Sby.).” Dibawah bimbingan Ismail Iskandar sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Pengaturan terkait Judi Online telah diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP maupun ketentuan khusus dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode: Penelitian ini menganalisis (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 338/Pid.B/2025/PN.Sby) yang menetapkan terdakwa bersalah karena bermain judi slot Pragmatic Play. Terdapat perbedaan dasar hukum yang digunakan, di mana Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan KUHP, sementara Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Undang- Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai penerapan asas lex specialis derogat legi generali. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana permainan judi online jenis Pragmatic serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut dalam putusan yang dikaji. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana permainan judi online jenis Pragmatic dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur yang diatur dalam Undang-UndangTentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 338/Pid.B/2025/PN.Sby didasarkan pada Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai lex specialis, hal ini mencerminkan penggunaan undang- undang khusus yang lebih relevan untuk kasus cybercrime, meskipun perlu kehati-hatian dalam penerapannya untuk menjamin kepastian hukum.