KELALAIAN DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA = Negligence in Executing Premarital Agreements and Its Legal Implications

ABSTRAK SITI KAMILAH (B011211113) dengan judul “Kelalaian Dalam Melaksanakan Perjanjian Perkawinan dan Implikasi Hukumnya”. Di bawah bimbingan Achmad sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji kriteria serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan, serta untuk menganalisis berbagai alternatif penyelesaian hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, terhadap sengketa yang timbul akibat kelalaian tersebut. Metode: yang digunakan Adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perjanjian sebelum perkawinan merupakan bentuk perikatan keperdataan yang bersifat kontraktual, yang menimbulkan hubungan hukum mengikat antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2) Kelalaian dalam pelaksanaan isi perjanjian sebelum perkawinan, yang dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana disepakati, keterlambatan pelaksanaan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai, merupakan bentuk wanprestasi menurut hukum perdata. (3) Apabila perjanjian sebelum perkawinan tidak dicatatkan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut berdampak pada tidak mengikatnya perjanjian tersebut terhadap pihak ketiga. Ketiadaan pencatatan secara resmi melemahkan keberlakuan dan efektivitas perlindungan hukum atas isi perjanjian, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal pembuktian dan penegakan hak di hadapan pihak di luar para pihak yang membuat perjanjian. Kesimpulan: Pelaksanaan perjanjian sebelum perkawinan wajib dilakukan berdasarkan prinsip itikad baik, disertai tanggung jawab hukum oleh para pihak, serta tunduk pada asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan keadilan.