Analisis Tanggung Jawab Bank Pasca Pemblokiran Rekening Dormant = Analysis of Bank Liability Post Dormant Account Blocking

AURA MAGHFIRA HAMRI (B011211009). Analisis Tanggung Jawab Bank Pasca Pemblokiran Rekening Dormant. Dibimbing oleh Marwah. Latar Belakang: Perbankan Indonesia menghadapi risiko hukum dalam pengelolaan rekening dormant yang diblokir sementara oleh PPATK sejak Mei 2025 berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga menimbulkan isu tanggung jawab bank terhadap nasabah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perbankan dan pengawasan OJK terhadap pengelolaan rekening dormant pasca pemblokiran. Metode: Penelitian empiris, menggunakan data primer dari wawancara di PT Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar, PT Bank Negara Indonesia Cabang Makassar dan OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta data sekunder dari regulasi hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab perbankan terhadap pemblokiran rekening dormant meliputi tanggung jawab administratif dan tanggung jawab perdata. Tanggung jawab administratif mencakup kewajiban notifikasi, perlindungan data, dan penyediaan prosedur aktivasi kembali, namun dalam prakteknya belum dilaksanakan secara optimal. Tanggung jawab perdata berpotensi timbul melalui perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi kontraktual, meskipun belum ada gugatan yang berlanjut ke pengadilan. (2) Pengawasan OJK dilaksanakan melalui pendekatan berbasis kepatuhan dan risiko secara langsung maupun tidak langsung, namun masih bersifat reaktif terhadap pengaduan. Kesimpulan: Tanggung jawab perbankan pasca pemblokiran rekening dormant belum diimplementasikan secara optimal, terutama dalam aspek transparansi dan notifikasi kepada nasabah. Pengawasan OJK meskipun memiliki kerangka regulasi yang komprehensif, masih menghadapi tantangan dalam implementasi yang proaktif dan berorientasi pada perlindungan konsumen.