ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENAWARKAN ANAK UNTUK MENJADI PEKERJA SEKSUAL MENGGUNAKAN APLIKASI MICHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR.1016/PID.SUS/2023/PN.PBR) = Legal Analysis on the Crime of Offering Children for Commercial Sexual Exploitation Through the MiChat Application (Study of Decision Number 1016/PID.SUS/2023/PN.PBR)

Latar Belakang: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum yang paling tepat terhadap pelaku tindak pidana yang menawarkan anak sebagai pekerja seksual, melihat tindak pidana ini diatur dalam berbagai peraturan diantaranya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tujuan: Mengkualifikasikan dan menganalisis ketentuan hukum yang tepat pada pelaku tindak pidana yang menawarkan anak untuk menjadi pekerja seksual menggunakan aplikasi MiChat. Metode: Penelitian hukum dengan penelItian normatif, bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan. Hasil: Tindak Pidana menawarkan anak untuk menjadi pekerja seksual melalui aplikasi MiChat lebih tepat diterapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pornografi. Dalam Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2023/PN.PBR, penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai belum tepat karena perbuatan pelaku mengandung unsur eksploitasi seksual terhadap anak. Ketentuan yang lebih tepat ialah Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pornografi. Selain itu, perbuatan pelaku juga lebih tepat dikonstruksikan sebagai concursus realis agar seluruh tindak pidana yang dilakukan dapat dijerat secara menyeluruh. Kesimpulan: Penanganan perkara tersebut lebih tepat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai lex specialis yang didukung oleh Undang-Undang Pornografi, serta dikualifikasikan sebagai concursus realis apabila pelaku memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana.