IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE REGIME AKTOR PENTAHELIX DALAM PENANGGULANGAN HIV AIDS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN = IMPLEMENTATION OF COLLABORATIVE GOVERNANCE PENTAHELIX ACTORS IN HANDLING HIV AIDS IN SOUTH SULAWESI

MITRA SYAMSUDDIN. Implementasi Collaborative Governance Regime Aktor Pentahelix dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh. Darmawansyah dan Muhammad Yusran) Latar belakang. HIV/AIDS tetap menjadi isu kesehatan publik dengan dinamika epidemiologis yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan lintas sektor untuk memastikan efektivitas penanggulangan. Tujuan. Menganalisis implementasi tata kelola kolaborasi aktor pentahelix dalam penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan sembilan narasumber dari unsur pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media, serta observasi dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan analisis konten, dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil. Implementasi kolaborasi pentahelix menunjukkan terbentuknya prinsip bersama, motivasi kolektif, dan kapasitas tindakan bersama yang cukup kuat, meskipun penetapan agenda masih didominasi pemerintah. Aktor lintas sektor berhasil membangun pemahaman kolektif, ruang deliberasi yang inklusif, serta kepercayaan dan legitimasi yang menopang keberlanjutan kolaborasi. Kapasitas kolaboratif diperkuat oleh struktur formal, kepemimpinan terpusat, integrasi pengetahuan ilmiah dan pengalaman lapangan, serta mobilisasi sumber daya material dan sosial. Tindakan kolaboratif paling menonjol pada aspek promotif–preventif melalui edukasi publik dan penjangkauan komunitas, sementara aspek kuratif–rehabilitatif masih terfokus pada layanan kesehatan. Kolaborasi ini memberikan dampak positif yang selaras dengan indikator RAN HIV/AIDS, termasuk peningkatan capaian tes, terapi, viral load testing, dan supresi virus. Kesimpulan. Tata kelola kolaboratif menunjukkan arah yang positif, namun implementasinya belum komprehensif, masih parsial, dan menghadapi ketimpangan peran antaraktor. Penguatan forum penetapan agenda bersama serta pengembangan sistem evaluasi kolaboratif seperti dashboard kinerja terpadu direkomendasikan untuk meningkatkan akuntabilitas, kesetaraan kontribusi, dan keberlanjutan kolaborasi pentahelix di masa mendatang. Kata kunci : Kolaborasi pentahelix, Implementasi kebijakan, Penanggulangan HIV/AIDS, Collaborative Governance