ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN OLEH OKNUM PNS DENGAN MOTIF PENAHANAN GAJI (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN LBH) = JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL OFFENSE OF EXTORTION AND/OR THREATS COMMITTED BY A CIVIL SERVANT WITH THE MOTIVE OF SALARY WITHHOLDING (A Study of Decision Number 4/Pid.Sus/2021/PN LBH)

ULFA AMELIA (B011211010). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN OLEH OKNUM PNS DENGAN MOTIF PENAHANAN GAJI (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN LBH). Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lbh menunjukkan bahwa sengketa administratif kepegawaian berupa penahanan gaji dapat berujung pada tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik, sehingga diperlukan analisis yuridis untuk menegaskan batas antara pelanggaran administrasi dan pertanggungjawaban pidana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil dengan motif penahanan gaji melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lbh. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan oknum PNS yang mengancam melalui media elektronik untuk memperoleh pembayaran gaji memenuhi unsur pemerasan dalam Pasal 368 KUHP, dengan UU ITE berfungsi sebagai pengaturan khusus mengenai sarana elektronik. Penerapan Pasal 368 KUHP jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lbh dinilai sudah tepat. Namun, pertimbangan hakim masih kurang tepat dalam mempertimbangkan aspek sosiologis kedudukan terdakwa sebagai PNS sehingga belum sepenuhnya mencerminkan fungsi preventif dan efek jera dalam lingkungan birokrasi. Kesimpulan: Perbuatan PNS yang menggunakan ancaman melalui media elektronik untuk mempercepat pembayaran gaji memenuhi unsur pemerasan, namun pertimbangan pemidanaannya belum sepenuhnya mencerminkan kedudukan Terdakwa sebagai aparatur sipil negara yang menuntut tanggung jawab lebih tinggi.