Analisis Yuridis Atas Pembuktian Pada Putusan Bebas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby) = Juridical Analysis of Evidence in an Acquittal Verdict for the Criminal Act of Assault Resulting in Death (Study of Decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby)

Latar Belakang: Hukum acara pidana berperan penting dalam menjamin proses pembuktian yang adil untuk menemukan kebenaran materiil, di mana hakim menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, termasuk visum et repertum dan alat bukti elektronik yang diakui dalam perkembangan hukum. Namun, dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, muncul persoalan terkait penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian, khususnya ketika visum et repertum dan alat bukti elektronik tidak dipertimbangkan secara proporsional sehingga berujung pada putusan bebas yang menimbulkan kontroversi dan pertanyaan yuridis. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana formil atas penerapan alat bukti elektronik dan visum et repertum pada putusan bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby) dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim atas putusan bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 454/Bid.B/2024/Pn.Sby. Metode: Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe Penelitian yang bersifat normatif dan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder sebagaimana dalam penelitian hukum normatif. Semua bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) kemudian dianalisis dengan cara preskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana formil dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun, penerapannya masih menimbulkan perdebatan antara kepastian hukum formil dan keadilan substantif; (2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby secara formil telah memenuhi ketentuan KUHAP, terutama Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1). Kesimpulan: Penerapan hukum pidana formil dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby secara procedural telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby secara formil telah memenuhi ketentuan KUHAP Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1).