PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DI INDONESIA = The Role of the National Counterterrorism Agency in Deradicalization Efforts for Terrorism Inmates in Indonesia

ZAININA ZALFAA ANTAWIRYA. “Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Indonesia”. Dibimbing oleh Arfin Hamid. Latar Belakang: Terorisme merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional Indonesia yang berkembang secara historis dan adaptif. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari pengaruh aliran-aliran ideologi radikal serta transformasi jaringan kelompok teror seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Jemaah Islamiyah (JI), Jemaah Ansharut Tauhid (JAT), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Ideologi seperti salafi-jihadisme, takfiri, dan Islamisme politik berperan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku narapidana terorisme. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aliran-aliran ideologi terhadap pembentukan radikalisme pada narapidana terorisme di Indonesia serta mengkaji pelaksanaan deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beserta kendala yang dihadapi. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta didukung oleh hasil wawancara. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memberikan preskripsi terhadap permasalahan penelitian. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa radikalisme di Indonesia memiliki akar historis yang berkelanjutan dari DI/TII hingga kelompok kontemporer seperti JI, JAT, MIT, dan JAD. Ideologi yang dominan dalam membentuk radikalisme narapidana terorisme adalah kombinasi salafi-jihadisme, takfiri, dan Islamisme politik yang terinternalisasi melalui jaringan sosial, pendidikan, serta media digital. Pelaksanaan deradikalisasi oleh BNPT dilakukan melalui tahapan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya indikator keberhasilan ideologis yang terstandar, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Kesimpulan: Deradikalisasi tidak hanya merupakan program pembinaan, tetapi merupakan proses ideologis yang kompleks dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan BNPT, pendekatan ideologis yang lebih mendalam, serta sinergi antar lembaga agar program deradikalisasi efektif dalam mencegah residivisme dan penyebaran radikalisme di Indonesia.