KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN PERTANAHAN DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA = Legal Certainty of Land Management in the Nusantara Capital City

ABSTRAK AGUNG SYAPUTRA (B022222056). Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pertanahan Di Wilayah Ibu Kota Nusantara, dibimbing oleh Andi Suriyaman Mustari Pide sebagai pembimbing. Latar Belakang: Penyelenggaraan pertanahan menjadi salah satu isu dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kebijakan pemberian Hak Atas Tanah (HAT) dengan jangka waktu cukup panjang dan kebijakan pengendalian pertanahan melalui praktik jual-beli tanah maupun pendaftaran tanah pertama kali yang membutuhkan persetujuan Kepala Otorita IKN, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan Pengendalian Pengalihan HAT di IKN menggunakan Asas Kepastian Hukum dan untuk menganalisis Pengaturan Pemanfaatan Tanah di atas Hak Pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara menggunakan Asas Kepastian Hukum. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dianalisis secara kualitatif preskriptif. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa, Pengaturan Pengendalian Pengalihan HAT dan pengaturan Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Wilayah IKN yang Memerlukan Persetujuan Kepala OIKN serta Pengaturan HAT berjangka waktu di Ibu Kota Nusantara perlu disosialisasikan dengan baik kepada pihak terkait agar tidak terjadi kesalah pamahan dalam memahami aturan penyelenggaraan pertanahan di IKN. Kesimpulan: Penelitian ini menegaskan aspek kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertanahan, khususnya di IKN yang pembangunannya memantik pro dan kontra di masyarakat. Tulisan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman dari sisi teori maupun praktik, agar tujuan Pembangunan IKN dapat tercapai dan HAT masyarakat dapat terlindungi. Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Kepastian Hukum; Pertanahan