ESENSI PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN = THE ESSENCE OF SUPERVISION IN THE MANAGEMENT AND OPERATION OF MINING

Latar belakang: Sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun sekaligus menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat di wilayah sekitar tambang. Kelemahan mendasar muncul akibat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang PPLH yang menyebabkan fungsi pengawasan pemerintah daerah menjadi kurang optimal. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis esensi pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup, menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan pengawasan, dan menemukan dan menggagas pola ideal pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier serta hasil dokumentasi dan wawancara, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Esensi pengawasan untuk memastikan kepatuhan izin, hak negara, perlindungan masyarakat, dan lingkungan; dan menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, lingkungan hidup dan masyarakat (2) Pelaksanaa pengawasan masih menghadapi kendala akibat disharmoni kewenangan antarlevel pemerintahan, lemahnya koordinasi, dan minimnya transparansi data; dan (3) Pola ideal pengawasan harus berprinsip pada efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran, serta partisipasi publik yang sinergis. Kesimpulan: Esensi pengawasan pertambangan adalah untuk menjamin kepatuhan izin, perlindungan hak negara, masyarakat, dan lingkungan hidup, namun belum optimal akibat sentralisasi kewenangan, lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya transparansi, sehingga diperlukan model pengawasan integratif, partisipatif, ekologis, dan berkeadilan guna mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berorientasi kesejahteraan masyarakat. Kebaruannya terletak pada model pengawasan partisipatif berbasis kolaborasi multi-level governance yang menekankan integrasi dimensi hukum, lingkungan, dan sosial sebagai dasar penguatan tata kelola pertambangan berkeadilan dan berkelanjutan