ANALISIS FAKTOR DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN KOTA DI SULAWESI SELATAN = ANALYSIS OF FISCAL DECENTRALIZATION FACTORS ON FISCAL INDEPENDENCE OF DISTRICTS AND CITIES IN SOUTH SULAWESI

ABSTRAK ASTINI, Analisis Faktor Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten Kota Di Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Abd. Hamid Paddu). Desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan dan kemandirian fiskal. Namun, ketimpangan antar daerah masih cukup besar akibat perbedaan kapasitas fiskal, struktur pendapatan, serta basis ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan kewenangan fiskal belum sepenuhnya diikuti kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat tetap tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kapasitas fiskal dan kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan serta menguji pengaruh desentralisasi fiskal, fiscal gap, APBD, dan PDRB t-1 terhadap kemandirian fiskal, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal sebagai variabel intervening. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode analisis jalur (path analysis) berdasarkan data periode 2018-2024. Hasil deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar daerah berada pada kategori kapasitas fiskal rendah dan belum mandiri, dengan pola hubungan keuangan instruktif. Hanya Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Parepare yang tergolong menuju kemandirian fiskal. Secara empiris, desentralisasi fiskal, fiscal gap, APBD, dan PDRB t-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal, maupun kemandirian fiskal, baik simultan maupun parsial. PDRB t-1 berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian fiskal. Tidak ditemukan pengaruh tidak langsung yang signifikan melalui variabel intervening. Temuan ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah masih terbatas dan memerlukan penguatan PAD, optimalisasi basis pajak, serta peningkatan kualitas kemandirian fiskal daerah. ABSTRACT ASTINI. Analysis of Fiscal Decentralization Factors on Fiscal Independence of Districts and Cities in South Sulawesi (supervised by Abd. Hamid Paddu) Fiscal decentralization in Indonesia is a key instrument in the implementation of regional autonomy to increase financial capacity and fiscal independence. However, disparities between regions remain significant due to differences in fiscal capacity, revenue structure, and economic base, as reflected in Gross Regional Domestic Product (GRDP). This condition indicates that the expansion of fiscal authority has not been fully followed by the ability of regions to finance development independently, resulting in high dependence on central transfers. This study aims to analyze the level of fiscal capacity and fiscal independence of districts/cities in South Sulawesi Province and examine the effects of fiscal decentralization, fiscal gap, regional budgets, and GRDP t-1 on fiscal independence, both directly and indirectly through economic growth and fiscal capacity as intervening variables. A quantitative approach was used with a path analysis method based on data from the 2018-2024 period. Descriptive results indicate that most regions are in the low fiscal capacity category and are not yet independent, with instructive financial relationship patterns. Only Makassar City, East Luwu Regency, and Parepare City are classified as moving towards fiscal independence. Empirically, fiscal decentralization, the fiscal gap, the regional budget (APBD), and GRDP t-1 did not significantly influence economic growth, fiscal capacity, or fiscal independence, either simultaneously or partially. GRDP t-1 had a significant negative effect on fiscal independence. No significant indirect effect was found through intervening variables. This finding confirms that regional fiscal independence is still limited and requires strengthening of local revenue (PAD), optimizing the tax base, and improving the quality of regional fiscal independence.