PERLINDUNGAN HUKUM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN = LEGAL PROTECTION OF ELECTRONIC STORAGE OF NOTARIAL PROTOCOLS IN RELATION TO THE LAW OF EVIDENCE

Latar belakang : Berbagai problem hukum yang belum konektif dalam hal dokumen elektronik, penggunaan teknologi informatika tentu saja berkembang dalam praktiknya, hal ini tentu saja tidak terbatas pada protokol notaris yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap dokumen-dokumen penting. Tujuan: Untuk menganalisis dan menemukan hakikat, hambatan, dan bentuk ideal perlindungan hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik. Metode: Penelitian ini merupakan studi yuridis normative adalah penelitian hukum yang menganalisis aspek internal hukum, seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan kaidah hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka literatur hukum, buku, jurnal, undang-undang, yurisprudensi, dan traktat yang terkait dengan penyimpanan protokol notaris secara elektronik untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil: (1) Perlindungan hukum terhadap penyimpanan protokol notaris secara elektronik hingga saat ini belum memberikan kepastian hukum yang menyeluruh, (2) Pengaturan yang ada parsial dan belum menegaskan kedudukan protokol digital sebagai alat bukti autentik, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak setara dengan format fisik, (3) Hambatan berupa potensi serangan/kerusakan sistem elektronik, kebutuhan pengamanan dan skema backup yang kuat untuk menjaga protokol notaris. Kesimpulan: Diajukan model penyimpanan campuran: seluruh data pendukung disimpan secara digital terenkripsi, sedangkan minuta akta dicetak fisik minimal dua lembar sebagai cadangan autentik. Temuan: Penelitian ini mengusulkan model hibrida penyimpanan protokol notaris data digital terenkripsi dengan minuta untuk menjamin kepastian hukum, oleh karena itu UUJN perlu direvisi.