PRINSIP PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BIDANG PERTAMBANGAN = Principles of Provisions for the Implementation of Corruption Crimes in the Mining Sector

ABSTRAK JAMAL ASLAN (B013232016), Prinsip Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pertambangan. Dibimbing oleh Abd. Aziz sebagai promotor, dan H.M Said Karim sebagai ko promotor. Latar belakang: Belum terdapat batasan norma yang berkepastian hukum mengenai prinsip penerapan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, sehingga berimplikasi pada ketidakseragaman penegakan hukum. Tujuan: Untuk menganalisis dan menemukan esensi penerapan tindak pidana korupsi pada tindak pidana pertambangan, konstruksi penormaan tindak pidana korupsi dalam rezim hukum pertambangan, serta pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi pada perkara pertambangan. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelusuran peraturan perundang-undangan. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-kualitatif. Hasil: (1) Esensi penerapan tindak pidana korupsi di bidang pertambangan adalah melindungi kepentingan hukum negara dari kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan pertambangan serta mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. (2) Penormaan menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana pertambangan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, karena rumusan delik pertambangan memiliki karakter larangan yang khas sebagai lex specialis systematis, sedangkan tindak pidana korupsi berfungsi sebagai lex specialis dalam konteks tertentu. (3) Pertimbangan hakim menegaskan bahwa penerapan rezim korupsi relevan ketika kejahatan pertambangan melibatkan penyalahgunaan kewenangan dan berdampak luas pada kepentingan publik; sementara rezim tindak pidana pertambangan cenderung terbatas pada pelaku usaha tanpa izin dan belum secara eksplisit menjangkau penyelenggara negara. Kesimpulan: Penerapan tindak pidana korupsi dalam sektor pertambangan harus dilakukan secara selektif berbasis kualifikasi delik, dengan harmonisasi antara rezim Tipikor dan rezim Minerba untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum. Temuan: Penelitian ini menegaskan relevansi asas lex consumens derogat legi consumptae sebagai dasar penyelesaian konflik norma antara delik pertambangan dan delik korupsi, serta menawarkan model kualifikasi berjenjang untuk menentukan kapan perkara pertambangan ditangani dalam rezim pidana pertambangan dan kapan ditingkatkan ke rezim tindak pidana korupsi.