HAKIKAT PENGATURAN PENGAMANAN PROYEK STRATEGIS DAERAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI = THE NATURE OF REGIONAL STRATEGIC PROJECT SECURITY REGULATIONS AS A MEANS OF PREVENTING CORRUPTION

Latar belakang: Konstruksi pengaturan pengamanan proyek strategis daerah dapat dipahami sebagai adanya kekosongan hukum terkait dengan pengamanan Proyek Strategis Daerah. Kekosongan hukum tersebut berpotensi mempunyai implikasi pada penyelenggaraan pengamanan proyek strategis daerah. Tujuan: Untuk menganalisis dan menemukan hakikat pengaturan, pelaksanaan serta konsep ideal pengamanan proyek strategis daerah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Metode: Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelusuran peraturan perundang-undangan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil: 1) Hakikat pengaturan pengamanan PSD adalah instrumen hukum preventif dan administratif yang terintegrasi dalam fungsi intelijen Kejaksaan untuk mencegah korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan melalui deteksi dini, pemetaan risiko, pendampingan, koordinasi APIP, serta pelaporan dan evaluasi yang dapat diaudit.2) Tidak adanya landasan hukum khusus menjadikan pengamanan PSD hanya bergantung pada kebijakan ad hoc, seperti pendampingan hukum dari Kejaksaan melalui Petunjuk Teknis Pengamanan Pembangunan Strategis. 3) Bahwa konsep ideal pengaturan pengamanan proyek strategis daerah harus bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: regulasi yang sederhana, konsisten, dan transparan; kelembagaan yang berintegritas dan memiliki sistem pengawasan berlapis; serta koordinasi yang harmonis antar lembaga pengawasan. Temuan: Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya rekonstruksi kerangka normatif Proyek Strategis Daerah (PSD) melalui gagasan pembentukan regulasi khusus yang diturunkan dari rezim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), Selain itu, penelitian ini menawarkan model konseptual tiga pilar pengamanan PSD regulasi, kelembagaan, dan koordinasi. Kesimpulan: Pengamanan PSD saat ini baru berada pada tahap preventif minimal dan sangat bergantung pada inisiatif aparat penegak hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun pengamanan pembangunan telah memperoleh dasar normatif melalui PPS, kesetaraan norma antara PSN dan PSD masih bersifat formalistik. Tanpa adanya regulasi substantif dan mekanisme pengawasan yang sistematis, PSD tetap rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi.