PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN DI INDONESIA = LAW ENFORCEMENT BY THE POLICE AGAINST BANKING CRIMES IN INDONESIA

Latar belakang: Tindak pidana perbankan berdampak sistemik pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik, sehingga memerlukan penegakan yang efektif namun tetap sejalan dengan asas due process dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Tujuan: Untuk menganalisis dan menemukan urgensi kewenangan, kedudukan penyidik dan model ideal penegakan hukum tindak pidana perbankan oleh kepolisian. Metode: Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelusuran peraturan perundang-undangan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil: (1) Kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Dalam hal ini, Kepolisian menjadi pintu masuk utama dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, keberadaan kepolisian menjadi sangat urgen dalam penanganan pidana perbankan. (2) Kedudukan Kepolisian dipulihkan sebagai penyidik dan penyidik OJK berkedudukan sebagai PPNS yang wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. (3) adanya harmonisasi norma penegakan hukum tindak pidana perbankan. Kesimpulan: Kedudukan Kepolisian sebagai penyidik utama pada tindak pidana perbankan selaras dengan prinsip Integrated Criminal Justice System, sekaligus memperkuat kepastian hukum. Pasca Putusan MK 59/PUU-XXI/2023 kewenangan penyidikan di bidang perbankan antara Kepolisian dan OJK di bawah asas koordinasi. Temuan: Konsep penyidikan terpadu terletak pada inovasi kelembagaan yang memperkuat integrated criminal justice system dengan pendekatan multi-aktor. Dengan mekanisme koordinasi yang sistematis, transparan, dan partisipatif, penyidikan di sektor jasa keuangan khususnya sektor perbankan tidak hanya akan lebih efektif dan efisien, tetapi juga sejalan dengan prinsip kepatuhan konstitusi.