Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor:1315/Pid.Sus/2023/PN.Mks). = Legal Review of The Criminal Act of Child Trafficking (Study of Decision Number 1315/Pid.Sus/2023/PN.Mks).

WURSITO BAGASKORO PRAYOGO (B011211110). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR:1315/Pid.Sus/2023/PN.Mks) Dibimbing oleh Haeranah, sebagai pembimbing. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana perdagangan anak dalam perspektif hukum pidana serta mengkaji penerapan hukum terhadap tindak pidana tersebut sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN Makassar. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualifikasi yuridis terhadap tindak pidana perdagangan anak dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76F jo. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan tindak pidana yang bersifat kejahatan (crime) karena mengandung unsur eksploitasi dan melanggar harkat serta martabat anak sebagai manusia. Perbuatan tersebut termasuk delik formil, karena telah dianggap selesai sejak perbuatan memperdagangkan anak terjadi, tanpa memerlukan akibat tertentu. (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN Makassar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana hakim telah mempertimbangkan unsur- unsur delik secara tepat dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa secara proporsional. Putusan tersebut mencerminkan upaya penegakan hukum yang menjamin perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan, serta menegakkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.