PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PEMAKSAAN PERKAWINAN DI KABUPATEN PANGKEP = The Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Preventing Crimes of Sexual Violence in Forced Marriage in Pangkep Regency

ABSTRAK ANDI FEVI AMALI LANTARA (B011191228), dengan judul Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pemaksaan Perkawinan Di Kabupaten Pangkep. Di bawah bimbingan Amir Ilyas selaku Dosen Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di masyarakat Kabupaten Pangkep dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan pendekatan stratifikasi dengan pendekatan konflik. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkep, Jenis sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung, kemudian dengan data sekunder yang berasal dari Peraturan Prundang-Undangan, Berita, Literatur, Buku, Dan Jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis. Hasil dalam penelitian ini (1) Peran Dinas UPTD PPA Pangkep dalam melakukan pencegahan terhadap pemaksaan perkawinan anak dapat dinilai telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam melakukan perannya, Dinas PPA Pangkep juga telah sSoerjono Soekanto, maka terdapat 4 faktor yang mempengaruhinuhi dalam melaksanakan peran perlindungan kepada Perempuan dan Anak. Tidak hanya itu, dipenuhinya pula prinsip-prinsip pemberian layanan, semakin menunjukkan bahwa peran Dinas UPTD PPA Pangkep telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di Kabupaten Pangkep. Kendala tersebut yakni ketersediaan SDM, minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman dan kebiasaan Masyarakat. Kendala ini Ketika diuji dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka terdapat 4 faktor yang mempengaruhi, yakni Faktor Penegak hukum, faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Pemaksaan Perkawinan; UPTD PPA