PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN OLEH POLITISI: SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI = THE USE OF FINANCIAL INFORMATION BY POLITICIANS: A PHENOMENOLOGICAL STUDY

ABSTRAK KHADIJAH DARWIN. Penggunaan Informasi Keuangan Oleh Politisi: Sebuah Studi Fenomenologi (dibimbing oleh Syamsuddin & Syarifuddin Rasyid). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana politisi, khususnya anggota DPRD Kota Makassar, memaknai dan menggunakan informasi keuangan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Berangkat dari pertanyaan penelitian mengenai persepsi, pengalaman, jenis informasi yang digunakan, kendala yang dihadapi, serta pengaruh latar belakang terhadap penggunaan informasi keuangan, studi ini menggali pengalaman subjektif aktor politik yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap 3 informan anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi B dan Badan Anggaran. Proses analisis meliputi tahap epoche, identifikasi noema dan noesis, analisis intensionalitas, reduksi eidetik, hingga sintesis esensial makna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi keuangan tidak dimaknai secara teknis semata, melainkan sebagai alat representasi politik, simbol legitimasi moral terhadap konstituen, serta instrumen negosiasi dalam proses politik anggaran. Politisi cenderung bergantung pada staf ahli untuk memahami laporan keuangan yang kompleks, sementara keterlambatan akses, fragmentasi data, dan ketimpangan literasi fiskal memperlemah fungsi deliberatif legislatif. Selain itu, dinamika fraksi, kepentingan daerah pemilihan, dan tekanan konstituen memengaruhi cara informasi digunakan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta temuan konseptual Pemaknaan Representatif Informasi Keuangan, yang menyatakan bahwa “informasi keuangan adalah entitas bermakna yang digunakan oleh politisi sebagai alat untuk membentuk, menegosiasikan, dan melegitimasi keputusan politik, yang prosesnya dimediasi oleh struktur kekuasaan, aktor teknis, dan nilai representasi publik”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan informasi keuangan oleh politisi bersifat kontekstual, intersubjektif, dan dipengaruhi oleh relasi kuasa dalam struktur kelembagaan. Temuan ini memperluas penerapan Agency Theory dan Cognitive Fit Theory dengan menekankan pentingnya desain informasi yang komunikatif serta peran mediasi dalam menjembatani logika teknokratik dan kepentingan politik. Studi ini merekomendasikan penyederhanaan penyajian informasi keuangan publik serta penguatan literasi fiskal legislatif sebagai strategi menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih demokratis dan akuntabel. Kata Kunci: Politisi, Informasi Keuangan, DPRD, Fenomenologi, Teori Keagenan, Teori Cognitive Fit, Akuntabilitas Publik ABSTRACT KHADIJAH DARWIN. The Use of Financial Information by Politicians: A Phenomenological Study (Supervised by Syamsuddin & Syarifuddin Rasyid). This study aims to understand how politicians, particularly members of the Regional House of Representatives (DPRD) in Makassar City, perceive and utilize financial information in performing their legislative, budgeting, and oversight functions. Grounded in research questions related to perceptions, lived experiences, types of information used, obstacles encountered, and the influence of personal backgrounds on the use of financial information, this study explores the subjective experiences of political actors directly involved in public decision-making processes. A qualitative method with a phenomenological approach was employed. Data were collected through in-depth interviews and documentation involving three DPRD members from Commission B and the Budget Committee. The analytical process followed the stages of epoche, identification of noema and noesis, intentional analysis, eidetic reduction, and synthesis of essential meaning. The findings reveal that financial information is not perceived merely as a technical tool but rather as a political representation device, a symbol of moral legitimacy toward constituents, and a strategic instrument in budgetary negotiation processes. Politicians tend to rely on expert staff to interpret complex financial reports, while limited access, data fragmentation, and fiscal literacy disparities weaken the legislative deliberative function. Moreover, factional dynamics, electoral district interests, and constituent pressure shape how financial information is used within political decision-making forums. A conceptual finding of this study, Representative Meaning of Financial Information, posits that “financial information is a meaning-laden entity used by politicians as a tool to construct, negotiate, and legitimize political decisions through processes mediated by power structures, technical actors, and public representation values.” The study concludes that the use of financial information by politicians is contextual, intersubjective, and influenced by power relations within institutional structures. These findings extend the application of Agency Theory and Cognitive Fit Theory by emphasizing the importance of communicative information design and the mediating role of technical actors in bridging technocratic logic and political interests. The study recommends simplifying the presentation of public financial information and strengthening fiscal literacy among legislators as strategies toward a more democratic and accountable model of local financial governance. Keywords: Politicians, Financial Information, Local Parliament, Phenomenology, Agency Theory, Cognitive Fit Theory, Public Accountability