MENGUNGKAP MAKNA RED FLAGS KORUPSI MELALUI PENDEKATAN BIOGRAFI NOVEL BASWEDAN = REVEALING THE MEANING OF THE RED FLAG OF CORRUPTION THROUGH A BIOGRAPHICAL APPROACH TO NOVEL BASWEDAN

Adil Setiawan. Mengungkap Makna Red flags Korupsi Melalui Pendekatan Biografi Novel Baswedan (dibimbing oleh Syarifuddin dan Syamsuddin). Korupsi merupakan tantangan struktural yang menggerogoti pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan skor 37 dan peringkat ke-99 pada Indeks Persepsi Korupsi 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mereframing makna red flags korupsi melalui perspektif praktisi antikorupsi, khususnya Novel Baswedan sebagai figur sentral dalam gerakan antikorupsi Indonesia yang telah menangani berbagai kasus besar seperti korupsi SIM Polri, Wisma Atlet, benih lobster, dan kasus Akil Mochtar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan Paradigma Interpretif melalui pendekatan Biografi, yang melakukan wawancara mendalam terhadap Novel Baswedan sebagai informan kunci. Analisis data dilakukan dengan mengkaji pengalaman praktis dalam mengidentifikasi, mendeteksi, dan menangani red flags korupsi, serta mengkaitkannya dengan teori Fraud Triangle Theory dari Donald Cressey (1953) dan kerangka kerja The Fraud Tree oleh Wells (1996) yang dikembangkan oleh Federal Trade Commission (FTC) et al., (2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa red flags korupsi dapat diidentifikasi melalui tiga aspek utama: (1) Sistem atau Pola-Pola Korupsi, yang terlihat dari anomali audit, transaksi keuangan tidak biasa, pengadaan tidak transparan, tumpang tindih izin, dan pola alokasi anggaran yang tidak sesuai; (2) Perilaku Individu, yang muncul dari ketidakseimbangan gaya hidup dengan penghasilan sah, hubungan erat tak wajar dengan vendor, transaksi mencurigakan, dan konflik kepentingan; serta (3) Whistleblowing System, yang berasal dari laporan masyarakat, pengawas internal, BPK, BPKP, dan LSM tentang praktik penyimpangan seperti pungli, penyelewengan dana, dan kolusi. Penelitian menegaskan bahwa red flags korupsi bukan hanya indikator teknis, tetapi juga simbol komitmen membangun pemerintahan yang baik berdasarkan transparansi dan akuntabilitas. Pemberantasan korupsi membutuhkan kerja sama bersama antara lembaga negara dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengawasan yang mandiri dan budaya hukum yang kuat.