Sanksi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif

ABSTRAK FADHILAH AMALIA (B012232074), Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif. Dibimbing oleh Faisal Abdullah sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Penelitian ini menganalisis Pidana Kerja Sosial sebagai wujud reformasi sistem pemidanaan di Indonesia yang mengedepankan orientasi pemidanaan untuk tujuan retributif. Jenis pemidanaan kerja sosial diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 (KUHP Nasional) yang akan diberlakukan tahun 2026 mendatang. Tujuan: Penelitian ini untuk menganalisis pengaturan Pidana Kerja Sosial berdasarkan KUHP baru yang didasarkan pada evaluasi implementasi Pidana Kerja Sosial berdasarkan KUHP lama yang saat ini digunakan. Metode: menggunakan metode normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian: penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kedudukan Pidana Kerja Sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia pada pelaksanaannya tidak efektif disebabkan ketiadaan peraturan pelaksana dari Pidana Kerja Sosial berdasarkan KUHP lama Indonesia dan undang-undang sistem peradilan pidana (UU SPPA) sehingga mendorong terjadinya reformasi sistem pemidanaan Indonesia. (2) Setelah disahkan KUHP nasional yang akan berlaku tahun 2026 mewujudkan sistem pemidanaan yang berdasarkan hukum progresif sebagai instrumen keadilan restoratif dan humanisasi hukum. Kesimpulan: Pidana Kerja Sosial merupakan pengejawantahan dari hukum progresif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kata Kunci: Pidana Kerja Sosial, hukum progresif, keadilan restoratif,humanisasi hukum