PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS NARKOTIKA = THE PROGRESSIVE LAW ENFORCEMENT OF MONEY LAUNDERING IN NARCOTICS CASE

SRI HENY ALAMSARI, Penegakan Hukum Progresif Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Narkotika, dibimbing oleh Irwansyah, Muhadar, dan Wiwie Heryani sebagai Promotor dan Ko-Promotor.
Tujuan dilakukannya penelitian (1) mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah koordinasi
kewenangan aparat hukum dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU) pada kasus Narkotika; (2) mengetahui apa saja dukungan sarana dalam penegakan
hukum terhadap TPPU pada kasus Narkotika; (3) mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah
perwujudan penegakan hukum progresif terhadap TPPU pada kasus Narkotika. Lokasi penelitian di provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada BNNP, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi di Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Pinrang, Enrekang, Sidrap. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui penelitian lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian digunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus untuk membandingkan temuan kasus-Narkotika di Sulawesi Selatan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap (inkracht) dan memiliki keterkaitan dengan TPPU. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) koordinasi kewenangan antara Penyidik, BNN dan Kepolisian dengan Kejaksaan belum sepenuhnya diterapkan karena Penyidik BNN dan Kepolisian dalam prakteknya hanya menerapkan 1 (satu) Undang-Undang saja yaitu UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dalam berkas perkara sehingga belum ada putusan pengadilan inkracht untuk perkara TPPU kasus Narkotika Tahun 2015-2017 di Sulawesi
Selatan namun baru ada 1 (satu) putusan inkracht TPPU di KN Enrekang di Tahun 2018 (2)
Dukungan sarana fisik dan non fisik dalam penegakan hukum TPPU dalam perkara Narkotika
belum optimal antara lain karena misalnya kurangnya SDM, anggaran dan fasilitas kendaraan
serta fasilitas komunikasi. (3) Perwujudan penegakan hukum progresif TPPU pada kasus
Narkotika menempatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam satu garis. Penegakan
Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus Narkotika yang sangat sedikit tentu
mengoyak rasa keadilan kita Bersama, bagaimana tidak korban-korban akibat Narkotika telah
begitu banyak berjatuhan, generasi muda Indonesia menjadi rentan dari pengaruh buruk
peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Harga Narkotika yang tinggi di pasaran
menyebabkan Indonesia menjadi sasaran utama peredaran gelap jaringan sindikat Narkotika di
dunia. Pentingnya mewujudkan keadilan melalui kebijakan penegakan hukum progresif yang
berorientasi pada nilai-nilai kepatutan dan keadilan demi tercapainya tujuan hukum dengan
nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat orientasi sebagaimana tercermin pada falsafah ideologi
Bangsa khususnya Sila ke-2 dari Pancasila. Terwujudnya kepastian dapat dilakukan secara
progresif melalui pembenahan aturan normatif. Kemanfaatan dapat terwujud apabila
penanganan perkara Narkotika dapat menimbulkan efek jera yang kuat di masyarakat. Saat ini
persepsi para tersangka Tindak Pidana Narkotika dan masyarakat bahwa menjadi bandar
Narkotika adalah peluang yang menjanjikan dan secara instan menghasilkan uang. Motif
ekonomi merupakan penggerak utama dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika. Penerapan
TPPU merupakan salah satu cara untuk memperkuat efek jera dengan tujuan pemiskinan
tersangka.