OPTIMALISASI PERAN NAZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG WAKAF DI INDONESIA = Optimizing the Role of the Nazir in the Management and Development of Waqf Based on Waqf Law in Indonesia

Rania Havid Badjber (B022231058). Optimalisasi Peran Nazir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Wakaf di Indonesia, dibimbing oleh Fauzia P.Bakti. Latar Belakang: Pengelolaan wakaf telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menegaskan kewajiban pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional. Namun, dalam praktiknya pengelolaan wakaf masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman masyarakat, pengelolaan yang bersifat tradisional, serta belum maksimalnya peran nazir dalam mengembangkan potensi wakaf. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui peran Nazir dalam upaya optimalisasi pengololaan dan pengembangan Harta benda wakaf dan bentuk pertanggungjawaba Nazir dalam pengelolaan Wakaf di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, data sekunder dari bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, serta data tersier dari kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil Penelitian: Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran nazir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kota Makassar belum berjalan secara optimal, karena masih didominasi pola konvensional, keterbatasan profesionalitas nazir, serta rendahnya pemanfaatan wakaf produktif. 2) Pertanggungjawaban nazir dalam pengelolaan wakaf masih menghadapi kendala berupa lemahnya tertib administrasi dan rendahnya pemahaman masyarakat, sehingga belum tercapai pengelolaan wakaf produktif. Kesimpulan: Pengelolaan wakaf di Kota Makassar telah memiliki dasar hukum dan administratif yang memadai, namun optimalisasi wakaf produktif belum merata akibat keterbatasan profesionalisme nazir, rendahnya tertib administrasi wakaf, serta minimnya pemahaman hukum perwakafan, sehingga pengelolaannya belum sepenuhnya produktif dan berkelanjutan.