IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PENEGAKAN UPAH MINIMUM DI PERUSAHAAN KOTA MAKASSAR = IMPLEMENTATION OF SUPERVISION BY THE MANPOWER AND TRANSMIGRATION SERVICE IN ENFORCEMENT OF MINIMUM WAGES IN COMPANIES IN MAKASSAR CITY

YASIDAR PRAYUDHA (B021221001). Implementasi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Penegakan Upah Minimum Di Perusahaan Kota Makassar. Dibimbing oleh Arini Nur Annisa sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Pelanggaran upah minimum di Kota Makassar masih marak terjadi, namun fungsi penegakan hukum melalui pengawasan ketenagakerjaan mengalami hambatan signifikan pada tahap operasional pemeriksaan dan pelaporan pelaksanaannya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan pemeriksaan ketenagakerjaan serta proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan di Kota Makassar. Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, yang dianalisis secara kualitatif deskriptif analitis. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemeriksaan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui jenis pemeriksaan pertama, berkala, khusus, dan ulang, yang dalam pelaksanaannya menghadapi hambatan berupa keterbatasan jumlah personil pengawas, siasat administrasi ganda oleh perusahaan, serta penolakan fisik masuk area kerja; 2) Penyusunan laporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut Nota Pemeriksaan Kesatu dan Kedua mengalami kendala karena ketiadaan wewenang sanksi administratif koersif langsung di tingkat daerah serta kelemahan sistem pengaduan manual yang menimbulkan dampak psikologis bagi buruh. Kesimpulan: Penegakan hukum upah minimum di Kota Makassar belum berjalan optimal akibat kendala keterbatasan personil pengawas serta tidak adanya wewenang eksekusi sanksi administratif langsung oleh pemerintah daerah.