Analisis Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus Legalitas dan Pengawasan Perizinan Kantin Asrama Mahasiwa (RAMSIS) Universitas Hasanuddin = Analysis of State Administrative Law: A Case Study of the Legality and Supervision of Licensing for the Student Dormitory Canteen (RAMSIS) at Hasanuddin University

Latar belakang Penelitian ini mengkaji legalitas perizinan operasional kantin di Asrama Ramsis Universitas Hasanuddin serta tantangan dalam pengawasan administrasinya. Studi ini tidak hanya memahami konteks normatif dari status legalitas perizinan, tetapi juga menguraikan secara mendalam hambatan-hambatan administratif yang mempengaruhi efektivitas pengawasan di lingkungan kantin ramsis Universitas Hasanuddin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas perizinan operasional kantin di Asrama Ramsis Universitas Hasanuddin serta mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengawasan administrasi terhadap perizinan dan kantin operasional di Asrama Ramsis Universitas Hasanuddin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder berupa observasi secara langsung ke lapangan dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga menjadi suatu kalimat yang padu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan kantin di Asrama Ramsis dilakukan melalui pengajuan proposal, seleksi administrasi, dan penerbitan izin dalam bentuk perjanjian kerja sama berdasarkan Peraturan Rektor, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan berupa ketidaktertiban prosedur perizinan dan adanya intervensi pihak internal kampus yang mengurangi prinsip transparansi dan kepastian hukum. Pengawasan perizinan kantin asrama yang dilakukan oleh pihak K3 dan Direktorat PUPA juga belum berjalan optimal akibat rendahnya frekuensi inspeksi dan belum tersedianya sistem dokumentasi resmi yang memadai: Kesimpulan Penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan perizinan kantin telah memiliki dasar hukum yang memadai namun memerlukan penguatan konsistensi prosedural; kedua, diperlukan sistem pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi untuk menjamin keadilan bagi seluruh pelaku usaha kantin di lingkungan Universitas Hasanuddin.