ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM PENYEDIAAN FASILITAS HALTE = LEGAL ANALYSIS OF THE OBLIGATIONS OF THE MAKASSAR CITY LOCAL GOVERNMENT IN PROVIDING SHUTTLE BUSINESS FACILITIES

Latar Belakang: Penelitian ini didasarkan pada pentingnya transportasi umum di Kota Makassar sebagai solusi pengurai kemacetan, melihat intensitas masyarakat yang tinggi menggunkan bus sebagai akomodasinya. Pemerintah daerah perlu menyediakan halte yang layak sebagai saran dan prasarana sebagai hak masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pemerintah daerah Kota Makassar dalam penyediaan fasilitas halte di Kota Makassar. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dengan sumber data dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan melalui wawancara serta dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, situs internet, dan literatur lain yang relevan. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan kewajiban pemenuhan fasilitas halte di Kota Makassar belum efektif. (2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan halte di Kota Makassar belum efektif. Kesimpulan: Kewajiban Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam menyediakan fasilitas halte di Kota Makassar belum berjalan dengan efektif karena adanya faktor-faktor seperti anggaran pendanaan, kurangnya pengawasan pada infrastruktur yang ada serta keterlibatan masyarakat dalam memelihara fasilitas halte, sehingga Pemerintah Daerah Kota Makassar perlu mengalokasikan anggaran secara efisien, memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan fasilitas halte, serta meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mengurangi hambatan yang dapat memperlambat realisasi pembangunan.