Efektivitas Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar = Effectiveness of Land and Building Tax Payment Implementation by the Regional Revenue Agency in Mannongkoki Village, Takalar Regency

MUH TEGUH SAPUTRA (B021191011). “Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar”. Dibimbing oleh Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Eefektivitas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Takalar, data BAPENDA terhadap realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan bahwa Kelurahan Mannongkoki paling rendah realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya. Tujuan: untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dalam menanggulangi permasalahan tunggakan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Takalar dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Takalar. Metode: penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan berupaya melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana hukum tersebut berlaku di masyarakat. Penelitian ini menggunakan data-data yang ada di lapangan sebagai sumber utama seperti hasil wawancara observasi dan kuisioner. Hasil: 1) Upaya yang dilakukan Bapenda berdasarkan kewenangan yang ditinjau melalui AUPB ditemukan bahwa Bapenda kurang efektif dalam melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan pelaksanaan sosialisasi yang belum dilakukan secara massif dan merata. 2) Kepatuhan masyarakat membayar PBB belum efektif, kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban PBB, kurangnya kedisiplinan dalam melakukan pembayaran, keterbatasan ekonomi serta keterjangkauan pajak, belum efektifnya sosialisasi dan akses informasi, kualitas pelayanan dan sistem administrasi yang masih perlu ditingkatkan, serta persepsi masyarakat terhadap manfaat pajak yang belum sepenuhnya positif.