MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BERBASIS KEARIFAN LOKAL = MEDIATION FOR ELECTION PROCESS DISPUTE RESOLUTION BASED ON LOCAL WISDOM

ASRADI NIM B013222015 MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BERBASIS KEARIFAN LOKAL. Di bimbing oleh Juajir Sumardi dan M. Yunus Wahid. Latar Belakang: Penyelesaian sengketa proses Pemilu diawali dengan dilakukan mediasi. Mediasi dapat memberikan solusi bagi para pihak yang bersengketa dengan proses penyelesaiannya dapat memadukan kearifan lokal setempat. Tujuan: Untuk menemukan prinsip penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi berbasis kearifan lokal, untuk menemukan apakah mediasi kearifan lokal dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, dan menemukan desain penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi yang berbasis kearifan lokal. Metode: Tipe penelitian memakai metode normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum berkaitan kepemiluan dan mediasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, quisioner dan studi dokumentasi. Data-data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan: 1) Prinsip penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi berbasis kearifan lokal merupakan gagasan yang muncul dalam perjuangan untuk meningkatkan kualitas demokrasi secara substansial, yang memadukan teknis hukum acara mediasi secara formil berdasarkan ketentuan perundang-undangan pada budaya Bugis di Sulawesi Selatan, 2) Penyelesaian sengketa di masa depan sangat berpeluang mengkombinasikan pendekatan berbasis kearifan lokal dan perundang-undangan, 3) Penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi yang berbasis kearifan lokal dapat di desain dengan pendekatan strategi bagaimana Bawaslu dapat memadukan secara konkrit karifan lokal masyarakat Bugis dan hukum acara formal yang ada dalam ketentuan perundang-undangan. Kesimpulan: 1) Perlu untuk memadukan kearifan lokal dan ketentuan formal yang diatur dalam perundang-undangan, sehingga kedepan Bawaslu dapat menggunakan bahasa daerahnya dalam proses mediasi; 2) Penulis menyarankan desain mediasi Penyelesaian sengketa proses antar partai politik di Bawaslu antara kearifan lokal dan ketentuan formal yang diatur dalam perundang-undangan. 3) Perlunya perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan memasukkan unsur kearifan lokal dalam mediasi sengketa proses pemilu pada Pemilu Tahun 2029. Kebaruan: Konsep mediasi Penyelesaian sengketa proses antar partai politik di Bawaslu dengan memadukan kearifan lokal dan ketentuan formal yang diatur dalam perundang-undangan, tentunya akan di desain sedemikian rupa oleh Bawaslu bagaimana Penyelesaian Sengketa Antarpeserta dalam Pemilu dapat berbasis Kearifan Lokal.