REFORMULASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI = REFORMULATION OF CONSUMER PROTECTION POLICY IN INSURANCE COMPANY DEFAULT CASES

ABSTRAK PEBRIANTO PATULAK. Reformulasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi (dibimbing oleh Ahmadi Miru). Latar belakang. Kasus gagal bayar perusahaan asuransi di Indonesia menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya pemegang polis yang dirugikan akibat ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran klaim. Meskipun regulasi di bidang perasuransian dan perlindungan konsumen telah tersedia, dalam praktiknya konsumen masih menghadapi ketidakpastian hukum, lambatnya penyelesaian klaim, serta ketiadaan lembaga penjamin yang memberikan perlindungan konkret. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang diterapkan dalam menangani kasus gagal bayar perusahaan asuransi di Indonesia serta merumuskan formulasi aturan hukum ideal dalam rangka perlindungan konsumen. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perasuransian dan perlindungan konsumen, serta data lapangan melalui wawancara dengan staf Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta dan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah yang relevan. Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum dalam menangani kasus gagal bayar perusahaan asuransi masih lemah akibat tidak adanya lembaga penjamin serta belum optimalnya pelaksanaan kewenangan OJK dan Kejaksaan, sebagaimana tercermin dalam kasus Jiwasraya dan WanaArtha Life. Kesimpulan. Reformulasi kebijakan perlu diarahkan pada pembentukan Lembaga Penjamin Klaim Asuransi (LPKA), penyederhanaan klausul polis, peningkatan transparansi risiko, serta perbaikan mekanisme kepailitan dengan menempatkan nasabah sebagai kreditor prioritas guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan efektif.