Tinjauan yuridis tindak pidana menghalangi jalannya kampanye (studi kasus No.72/pid.sus/2024/Pn Gto) = Juridical review of the crime of obstructing the campaign (case study No. 72/pid.sus/2024/Pn Gto)

SRI RESKIANTI. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menghalangi Jalannya Kampanye (Studi Putusan No.72/Pid.Sus/2024/PN Gto), dibimbing oleh Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.. Latar Belakang: : Integritas tahapan kampanye merupakan pilar fundamental dalam demokrasi, namun terancam oleh penegakan hukum yang tidak optimal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sanksi pidana ringan terhadap tindak pidana menghalangi kampanye, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.72/Pid.Sus/2024/PN Gto. Tujuan: adalah untuk menganalisis kualifikasi yuridis delik menghalangi jalannya kampanye berdasarkan Pasal 491 UU Pemilu dan mengkaji penerapan hukum pidana materiel dalam putusan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, di mana data dianalisis dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil: Penelitian ini menemukan bahwa Tindak Pidana Menghalangi Kampanye diklasifikasikan sebagai delik formil dan delik umum yang merupakan Tindak Pidana Khusus yang tidak memerlukan aduan. Lebih lanjut, studi ini mengkritisi putusan hakim dalam kasus penghadangan kampanye (Putusan No. 72/Pid.Sus/2024/PN Gto), menyoroti bahwa hukuman yang terlaludan hanya ringan berdasarkan pertimbangan non-yuridis, meskipun unsur pidana terpenuhi dan hak demokrasi dilanggar, namun hal tersebut tidak terlalu dipertimbangkan akibatnya gagal mencapai efek jera (deterrence effect) yang esensial bagi penegakan hukum Pemilu. Kesimpulan: dari penelitian ini menekankan urgensi evaluasi kebijakan sanksi pidana pemilu dan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum untuk menjamin integritas proses demokrasi..