Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perkosaan yang disertai dengan kekerasan fisik (studi kasus putusan nomor 630/Pid.B/2023/PN.Mks) = Juridical review of the criminal offense of rape accompanied by physical violance (decision number 630/Pid.B/2023/PN.Mks)

ABSTRAK PHOENIX SEMBIRING (B011211159), dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN FISIK (PUTUSAN NOMOR: 630/PID.B/2023/ PN.MKS)”. Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing. Latar Belakang: Tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan modus pemaksaan hubungan seksual merupakan bentuk kekerasan yang membawa dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Kasus tersebut sering kali terjadi dalam relasi yang tidak setara dan menempatkan korban pada posisi rentan, terlebih ketika peristiwa terjadi di luar perkawinan. Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Mks menjadi salah satu contoh kasus yang memperlihatkan bagaimana sistem peradilan pidana menangani kekerasan seksual serta bagaimana aspek perlindungan korban diterapkan dalam praktik hukum. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana kekerasan seksual fisik yang terjadi melalui pemaksaan hubungan seksual sebagaimana termuat dalam putusan tersebut, serta menilai penerapan hukum pidana dan perlindungan hukum bagi korban dalam proses peradilan. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen putusan, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk menilai pertimbangan hukum yang digunakan hakim dan relevansinya terhadap perlindungan korban. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa unsur tindak pidana pemaksaan hubungan seksual telah terpenuhi melalui alat bukti yang diajukan di persidangan. Namun, penerapan hukum masih terbatas pada ketentuan dalam KUHP sehingga perspektif perlindungan korban yang seharusnya diperkuat dengan menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum dioptimalkan. Pertimbangan hakim lebih banyak berfokus pada pembuktian unsur delik dan penjatuhan sanksi, sementara aspek trauma korban, relasi kuasa, serta kebutuhan pemulihan tidak mendapatkan tempat yang memadai dalam putusan. Kesimpulan: Penerapan hukum pidana dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada korban. Minimnya penggunaan perspektif UU TPKS dan kurangnya perhatian terhadap pemulihan korban menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi dan peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum. Perlindungan yang lebih komprehensif dibutuhkan untuk memastikan hak-hak korban kekerasan seksual terpenuhi secara maksimal.