Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Laskar Pelangi Kota Makassar Melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023 = The Authority of Local Government in the Formation of Laskar Pelangi in Makassar City Through Makassar Mayor Regulation Number 32 of 2023

ABSTRAK REZA MUHAMMAD RAFLY (B011211005), Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Laskar Pelangi Kota Makassar melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan kewenangan Pemerintah Kota Makassar dalam menetapkan Perwali Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Laskar Pelangi. Fokus utama penelitian adalah menguji ketersediaan dasar kewenangan melalui sumber atribusi, delegasi, maupun diskresi, serta keselarasan materi muatannya terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Perwali a quo tidak memiliki landasan hukum yang sah. Secara materiil, peraturan ini bertentangan secara frontal dengan Pasal 96 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang larangan pengangkatan tenaga non-ASN. Secara formil, pembentukannya tidak didukung wewenang atribusi maupun delegasi, serta tidak dapat dibenarkan melalui diskresi karena tidak memenuhi kriteria tindakan konkret. Ketiadaan dasar kewenangan ini memicu konsekuensi yuridis berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 berupa sanksi administratif berat dan kewajiban pengembalian keadaan. Secara krusial, ketidaksahan tersebut berimplikasi pada lahirnya pertanggungjawaban pribadi pejabat atas segala kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, yang wajib dikembalikan ke kas negara sesuai amanat Pasal 84 UU Nomor 30 Tahun 2014. REZA MUHAMMAD RAFLY (B011211005), Local Government Authority in the Establishment of Makassar City "Laskar Pelangi" through Makassar Mayor Regulation Number 32 of 2023. This research aims to analyze the legal validity of the Makassar City Government's authority in enacting Mayor Regulation Number 32 of 2023 concerning the Management of Laskar Pelangi. The primary focus of this study is to examine the availability of the basis of authority through attribution, delegation, or discretion, as well as the alignment of its material content with the hierarchy of laws and regulations. Using a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, this study finds that the a quo Mayor Regulation lacks a valid legal basis. Materially, the regulation is in direct conflict with Article 96 of Government Regulation Number 49 of 2018 regarding the prohibition of recruiting non-ASN personnel. Formally, its formation is not supported by either attribution or delegation of authority, and it cannot be justified through discretion as it fails to meet the criteria for a concrete action. The absence of a legal basis for authority triggers juridical consequences under Law Number 30 of 2014, including severe administrative sanctions and the obligation to restore the original state (restitutio in integrum). Crucially, such invalidity implies the emergence of personal liability for the officials involved in policy-making for any resulting state financial losses, which must be returned to the state treasury as mandated by Article 84 of Law Number 30 of 2014.